Back to Kompasiana
Artikel

Medis

Accunk Hero

Jurnalis Warga Bulukumba

Dinas Kesehatan dan Pendidikan Kerjasama Sosialisasi Usia Pernikahan bagi Remaja

REP | 28 April 2013 | 13:11 Dibaca: 341   Komentar: 0   0

BULUKUMBA—Untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan serta anak balita di Kabupaten Bulukumba, Dinas Kesehatan serta Dinas pendidikan dinilai perlu melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada remaja usia sekolah mengenai usia pernikahan yang aman. Hal ini disepakati dalam diskusi yang diselenggarakan pada Kamis (24/04) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

Firman dari Dinas Pendidikan mengatakan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan adalah dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) paling berperan dalam sosialisasi ini. “Kalau dari Dinas Pendidikan, sosialisasi bisa diberikan melalui buku-buku pelajaran yang dijadikan panduan oleh para guru,” kata Firman.

Firman menambahkan, telah ada regulasi yang mengatur mengenai usia yang diperbolehkan untuk menikah. Sebab, pernikahan yang terlalu dini dinilai sebagai salah satu penyebab persalinan tidak aman, karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman, serta usia ibu yang masih terlalu muda. “Agar tidak ada pernikahan dini, sosialisasi dilakukan lebih proaktif di tengah masyarakat,” kata Firman.

Hambali dari Multi Stakeholder Forum (MSF) mengatakan, jika ada remaja perempuan yang menikah di usia dini, stakeholder terkait perlu memberikan sosialisasi, agar menunda kehamilan. “Sebab hal ini dapar membahayakan kesehatan ibu dan anak jika melahirkan di usia dini,” jelasnya.

Selain itu, menurut Hambali, salah satu cara sosialisasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat spanduk. Spanduk tersebut dapat berisi himbauan agar tidak ada perempuan yang hamil di bawah umur.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Farida mengungkapkan, Dinas Kesehatan perlu melakukan monitoring secara berkala di lapangan, untuk melihat jika ada kejadian ibu hamil di bawah umur, agar bisa diberi perhatian lebih. “Monitoring akan dilakukan minimal setiap 3 bulan,” kata Farida. ASRUL

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jakarta Community Tampil Semarak di Asean …

Tjiptadinata Effend... | | 02 September 2014 | 19:52

Modus Baru Curi Mobil: Bius Supir …

Ifani | | 02 September 2014 | 18:44

Beranikah Pemerintah Selanjutnya …

Dhita A | | 02 September 2014 | 19:16

Si Biru Sayang, Si Biru yang Malang …

Ikrom Zain | | 02 September 2014 | 21:31

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 7 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 10 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 11 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 12 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Program ‘Haji Plus Plus’: Bisa …

Rumahkayu | 8 jam lalu

Sampai Kapan Hukum Indonesia Mengecewakan …

Giri Lumakto | 8 jam lalu

ISIS di Indonesia …

Irham Rajasa | 8 jam lalu

Sampai Kapan Polwan Dilarang Berjilbab? …

Salsabilla Hasna Mu... | 8 jam lalu

Subsidi BBM: Menkeu Harus Legowo Melepas …

Suheri Adi | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: