Back to Kompasiana
Artikel

Medis

Nceq

Saya seorang dokter yang tertarik untuk membahas mengenai segala macam persoalan kesehatan yang ada di selengkapnya

Klinik Kesehatan di Jakarta

OPINI | 25 September 2012 | 00:08 Dibaca: 188   Komentar: 0   0

Keberadaan Klinik kesehatan baik untuk klinik umum (klinik pratama) ataupun klinik spesialis (klinik utama) memang sudah cukup banyak. Klinik utama ditujukan sebagai pelayanan primer dan menangani masalah kesehatan yang bersifat umum, sedangkan klinik spesialis lebih bersifat rujukan (seperti misalnya klinik penyakit jantung, klinik anak, dan sebagainya). Tentunya klinik kesehatan seperti ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat, baik di pedesaan ataupun di perkotaan.

Saya ingin meninjau keberadaan klinik ini dari segi perizinan (terutama di DKI Jakarta). Ada beberapa kejanggalan terkait hal ini. Kejanggalan yang pertama adalah: Tidak seperti kebanyakan kota lainnya di Indonesia, untuk DKI Jakarta perizinan klinik (baik utama ataupun pratama) yang mengacu pada Permenkes no 028 tahun 2011 sepertinya lebih sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan adanya salah satu poin yang mewajibkan adanya surat perizinan dari dinas tata ruang untuk tempat klinik. Sayangnya seperti yang kita ketahui, bahwa dinas tata ruang kota Jakarta sudah menetapkan daerah atau area mana saja yang boleh dijadikan tempat usaha (yang mana klinik juga dimasukkan ke dalam kategori ini). Tentunya ini akan membatasi dan menyulitkan beberapa dokter yang sedianya akan membuka klinik di daerah-daerah perumahan DKI Jakarta. Apakah memang klinik kesehatan perlu digolongkan sebagai kategori usaha, mengingat keberadaannya sebenarnya juga ditujukan untuk memajukan kesehatan masyarakat secara umum?

Kejanggalan yang kedua adalah tentang semangat entreprenuer. Pemerintah Indonesia sendiri yang meminta agar rakyat Indonesia untuk memiliki semangat berwirausaha. Jelas hal ini menjadi kontradiktif terkati masalah perijinan klinik tersebut. Apabila seseorang memang belum mempunyai tempat di lahan yang memang diperuntukkan untuk usaha (seperti yang diwajibkan dinas tata ruang), itu artinya orang tersebut menjadi sulit untuk berwirausaha atau membuka klinik.

Kejanggalan yang ketiga: Kita pasti belakangan ini sering membaca atau mendengar tentang Klinik TCM (Tradisional Chinese Medicine) yang akhirnya menjadi ruang olok-olok karena terlalu vulgarnya pemberitaan ataupun iklan yang bombastis mengenai klinik TCM tersebut. Lalu pertanyaannya: Klinik TCM mengantungi surat ijin darimana? Apakah masuk akal apabila masalah perijinan klinik kesehatan resmi (klinik utama dan pratama) justru menjadi lebih sulit dibandingkan membukan klinik TCM?

Sekian opini dari saya. Kiranya pihak-pihak yang memiliki otoritas dan berkepentingan dapat memaklumi dan membuat peraturan yang lebih adil serta memihak kepada kepentingan rakyat banyak.

 

 

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membuat KTP Baru, Bisa Jadi Dalam Sehari! …

Seneng | | 22 October 2014 | 10:00

Bola Lampu Pijar, 135 Tahun Penemuan yang …

Necholas David | | 22 October 2014 | 08:19

Nangkring “Special” bersama Bank …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:44

FFI, Hajat Insan Film yang Tersandera Tender …

Herman Wijaya | | 22 October 2014 | 14:35

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Calon Menteri yang Gagal Lolos …

Mafruhin | 7 jam lalu

3 Calon Menteri Jokowi Diduga Terlibat Kasus …

Rolas Jakson | 7 jam lalu

Suksesi Indonesia Bikin Iri Negeri Tetangga …

Solehuddin Dori | 7 jam lalu

Bocor, Surat Penolakan Calon Menteri …

Felix | 8 jam lalu

Fadli Zon dan Hak Prerogatif Presiden …

Phadli Hasyim Harah... | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Bukti Handphone Mahal itu Nggak Awet …

Ervipi | 8 jam lalu

V2 a.k.a Voynich Virus (part 30) …

Ando Ajo | 8 jam lalu

Indonesia Itu Pluralis Bukan Agamis …

Abdul Haris | 8 jam lalu

Rahasia Tulisan Jadi Headline …

Mauliah Mulkin | 8 jam lalu

Mengapa Jokowi Minta Pertimbangan KPK? …

Slamet Dunia Akhira... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: