Back to Kompasiana
Artikel

Medis

Nceq

Saya seorang dokter yang tertarik untuk membahas mengenai segala macam persoalan kesehatan yang ada di selengkapnya

Klinik Kesehatan di Jakarta

OPINI | 25 September 2012 | 00:08 Dibaca: 183   Komentar: 0   0

Keberadaan Klinik kesehatan baik untuk klinik umum (klinik pratama) ataupun klinik spesialis (klinik utama) memang sudah cukup banyak. Klinik utama ditujukan sebagai pelayanan primer dan menangani masalah kesehatan yang bersifat umum, sedangkan klinik spesialis lebih bersifat rujukan (seperti misalnya klinik penyakit jantung, klinik anak, dan sebagainya). Tentunya klinik kesehatan seperti ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat, baik di pedesaan ataupun di perkotaan.

Saya ingin meninjau keberadaan klinik ini dari segi perizinan (terutama di DKI Jakarta). Ada beberapa kejanggalan terkait hal ini. Kejanggalan yang pertama adalah: Tidak seperti kebanyakan kota lainnya di Indonesia, untuk DKI Jakarta perizinan klinik (baik utama ataupun pratama) yang mengacu pada Permenkes no 028 tahun 2011 sepertinya lebih sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan adanya salah satu poin yang mewajibkan adanya surat perizinan dari dinas tata ruang untuk tempat klinik. Sayangnya seperti yang kita ketahui, bahwa dinas tata ruang kota Jakarta sudah menetapkan daerah atau area mana saja yang boleh dijadikan tempat usaha (yang mana klinik juga dimasukkan ke dalam kategori ini). Tentunya ini akan membatasi dan menyulitkan beberapa dokter yang sedianya akan membuka klinik di daerah-daerah perumahan DKI Jakarta. Apakah memang klinik kesehatan perlu digolongkan sebagai kategori usaha, mengingat keberadaannya sebenarnya juga ditujukan untuk memajukan kesehatan masyarakat secara umum?

Kejanggalan yang kedua adalah tentang semangat entreprenuer. Pemerintah Indonesia sendiri yang meminta agar rakyat Indonesia untuk memiliki semangat berwirausaha. Jelas hal ini menjadi kontradiktif terkati masalah perijinan klinik tersebut. Apabila seseorang memang belum mempunyai tempat di lahan yang memang diperuntukkan untuk usaha (seperti yang diwajibkan dinas tata ruang), itu artinya orang tersebut menjadi sulit untuk berwirausaha atau membuka klinik.

Kejanggalan yang ketiga: Kita pasti belakangan ini sering membaca atau mendengar tentang Klinik TCM (Tradisional Chinese Medicine) yang akhirnya menjadi ruang olok-olok karena terlalu vulgarnya pemberitaan ataupun iklan yang bombastis mengenai klinik TCM tersebut. Lalu pertanyaannya: Klinik TCM mengantungi surat ijin darimana? Apakah masuk akal apabila masalah perijinan klinik kesehatan resmi (klinik utama dan pratama) justru menjadi lebih sulit dibandingkan membukan klinik TCM?

Sekian opini dari saya. Kiranya pihak-pihak yang memiliki otoritas dan berkepentingan dapat memaklumi dan membuat peraturan yang lebih adil serta memihak kepada kepentingan rakyat banyak.

 

 

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Buron FBI Predator Seks Pedofilia Ada di JIS …

Abah Pitung | | 23 April 2014 | 12:51

Ahok “Bumper” Kota Jakarta …

Anita Godjali | | 23 April 2014 | 11:51

Food Truck - Konsep Warung Berjalan yang Tak …

Casmogo | | 23 April 2014 | 01:00

Benarkah Anak Kecil Itu Jujur? …

Majawati Oen | | 23 April 2014 | 11:10

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Hotma Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 7 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 9 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 9 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 10 jam lalu

Kasus Hadi Poernomo, Siapa Penumpang …

Sutomo Paguci | 12 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: